JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan bahwa dirinya pernah berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, terkait alasan di balik revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengungkap siapa dalang utama di balik revisi tersebut.
“Benar, saya bertemu dia (Hasto) di acara peluncuran dan orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto di Universitas Indonesia,” kata Novel dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (22/2/2025).
Novel menuturkan bahwa dalam pertemuan itu, ia langsung mempertanyakan kepada Hasto alasan di balik revisi UU KPK, yang menurutnya telah melemahkan lembaga antirasuah tersebut serta menyingkirkan tokoh-tokoh penting di dalamnya.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan kepada yang bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU dan dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK hingga KPK benar-benar lumpuh,” ungkap Novel.
Lebih lanjut, Novel mengungkap bahwa Hasto memiliki kedekatan dengan mantan Ketua KPK Firli Bahuri, yang disebutnya sebagai salah satu pihak yang turut merusak KPK.
“Saya juga sampaikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang merusak KPK,” kata Novel.
Novel menambahkan bahwa jawaban Hasto saat itu singkat dan mirip dengan pernyataannya yang kini beredar dalam video berdurasi lima menit yang diunggah oleh akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK dan Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang bersangkutan menjawab kurang lebih sebagaimana dalam rekaman tersebut. Tetapi karena situasi acara, maka hanya bisa bicara singkat saja,” jelas Novel.
Pengakuan Hasto dalam Video yang Beredar
Dalam video yang kini ramai diperbincangkan, Hasto mengungkap bahwa pertemuannya dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan beberapa tokoh civil society lainnya terjadi di Universitas Indonesia pada 7 Mei 2024. Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukanlah pihak yang menginisiasi revisi UU KPK.
“Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam video tersebut.
Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto mengklaim bahwa partainya di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri justru sangat serius dalam memberantas korupsi.
“Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” tegasnya.
Hasto lebih lanjut menyebut bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi. Ia mengklaim bahwa keputusan tersebut diambil karena pada saat itu, putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, berencana mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Medan.
Bahkan, Hasto mengaku telah memberikan masukan langsung kepada Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara, dengan memperingatkan bahwa pencalonan Gibran dan Bobby berisiko tinggi terkena kasus suap, gratifikasi, dan korupsi.
“Saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Masa saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah Presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi Wali Kota dan itu mengandung suatu risiko politik besar,” ungkap Hasto.
Menurutnya, setelah memberikan peringatan tersebut, tidak lama kemudian seorang menteri mengaku telah menerima arahan dari Presiden Jokowi untuk merevisi UU KPK.
“Saat itu dijelaskan berbagai pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK,” katanya.
Lebih jauh, Hasto juga mengklaim bahwa salah satu menteri kepercayaan Jokowi menyampaikan bahwa diperlukan dana sebesar USD 3 juta untuk meloloskan revisi UU KPK.
“Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobby berproses menjadi Wali Kota. Maka ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,” kata Hasto.
Di akhir pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas ucapannya, baik secara hukum maupun politik.
“Dari keterangan saya, saya bertanggung jawab secara hukum, secara politik, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini. Meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan,” pungkas Hasto.
Leave a Reply