Jakarta – Skandal korupsi di tubuh Pertamina kembali mencuat dengan temuan mengejutkan. Jika sebelumnya disebutkan nilai kerugian negara mencapai Rp 193 triliun, investigasi terbaru mengungkap bahwa dugaan korupsi di perusahaan BUMN tersebut ternyata mencapai Rp 965 triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Angka fantastis ini memicu kemarahan publik, dengan banyak yang menyerukan hukuman berat bagi para pelaku.
“Bajingan-bajingan Pertamina itu sudah tidak layak hidup! Hukum mati dan rampas semua harta miliknya!” ujar salah seorang warganet di media sosial, mencerminkan kemarahan masyarakat atas temuan ini.
Menurut laporan investigasi, praktik korupsi di Pertamina terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak, baik dari internal perusahaan maupun oknum di luar Pertamina. Modus operandi yang digunakan beragam, mulai dari mark-up proyek, manipulasi laporan keuangan, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan BBM dan infrastruktur.
“Kami telah mengumpulkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa kerugian negara jauh lebih besar dari yang sebelumnya diestimasi. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tegas seorang penyidik yang terlibat dalam kasus ini.
Masyarakat pun menuntut tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Banyak yang meminta agar para pelaku tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga dijatuhi hukuman mati dan perampasan seluruh harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil korupsi.
“Korupsi sebesar ini adalah kejahatan luar biasa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi pelajaran bagi yang lain,” kata seorang aktivis antikorupsi.
Pertamina, sebagai perusahaan BUMN strategis, seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian negara. Namun, skandal korupsi ini justru membuat perusahaan tersebut menjadi sorotan negatif dan merusak kepercayaan publik.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk membersihkan Pertamina dari praktik korupsi. Selain menindak tegas para pelaku, reformasi struktural dan pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Sementara itu, tuntutan masyarakat untuk menghukum mati dan merampas harta para koruptor semakin menguat. Apakah pemerintah akan memenuhi tuntutan tersebut? Ataukah kasus ini akan berakhir seperti kasus-kasus korupsi besar lainnya yang hanya berujung pada hukuman ringan?
Sumber: Investigasi Tim Penyidik dan Data Publik Pertamina
Kompas
Leave a Reply