Sumatera Selatan. Rajawali Sriwijaya – Ali Sofyan .” APBD
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan Pemerintah Kota Prabumulih dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Berdasarkan laporan keuangan yang diperiksa, BPK menemukan bahwa terdapat penambahan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp87.434.906.288,00 dan Belanja Modal sebesar Rp50.232.240.966,00 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota, bukan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Prabumulih tidak dapat mengusulkan perubahan APBD tahun 2022 karena Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 tidak mendapatkan persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Prabumulih. BPK menekankan pada Catatan 7.5.1.b.1) dan Catatan 7.5.1.b.2) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih yang menjelaskan tentang hal ini.
Meskipun demikian, BPK tidak memodifikasi opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2022. Temuan ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan APBD.
Temuan BPK ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Kota Prabumulih untuk memastikan bahwa proses penyusunan dan pengesahan APBD dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Kota Prabumulih juga perlu memastikan bahwa penggunaan APBD dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, diharapkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa penggunaan APBD dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Prabumulih. BPK akan terus memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Prabumulih untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Tutupnya
( tim red )
Leave a Reply