Rajawali Sriwijaya – Hasil pemeriksaan atas pekerjaan belanja modal pada dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menunjukkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi kontrak pada 27 paket pekerjaan. Pemeriksaan secara uji petik dan fisik pekerjaan bersama dengan berbagai pihak terkait menunjukkan bahwa sampel uji tidak mencapai batas kualitas beton dan aspal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,196 miliar yang terdiri dari Rp963,76 miliar untuk Dinas PUPR dan Rp233,085 juta untuk Dinas PKP. Penyedia telah menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kelebihan pembayaran dan memastikan bahwa dana pemerintah digunakan secara efektif dan efisien.
Pemeriksaan ini juga menunjukkan pentingnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan melakukan pengawasan yang baik, dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang dipersyaratkan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan dana pemerintah, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam proses pengadaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan dana pemerintah, serta memastikan bahwa dana pemerintah digunakan secara efektif dan efisien.
(red)
Leave a Reply