Bogor – Kasus dugaan manipulasi data ahli waris tanah proyek Bendungan Cibeet di Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, memasuki babak baru. Lembaga Swadaya Masyarakat emilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) secara resmi melaporkan Kepala Desa Kutamekar ke aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam laporan yang disampaikan ke Polres Bogor dan ditembuskan ke Kejaksaan Negeri Cibinong serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KCBI menilai telah terjadi pelanggaran serius dalam proses pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional tersebut. Ketua KCBI, Joel Barus Simbolon, menegaskan bahwa tindakan oknum kades dan sejumlah pihak lain telah merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat.
“Kami telah menyerahkan bukti awal dan kronologi kepada aparat. Dugaan kuat, terjadi manipulasi data ahli waris tanah seluas lebih dari 6.000 meter persegi, yang kemudian dicairkan ganti ruginya lebih dari Rp 3,5 miliar tanpa dasar hukum yang sah,” ujar Joel.
KCBI menyebut, pembagian dana dilakukan secara diam-diam oleh oknum kepala desa dan diduga melibatkan pihak swasta, termasuk PT Awani dan PT Global Hotel Development. Salah satu pekerja PT Awani bahkan menyatakan tidak mengetahui apapun soal dana ganti rugi tersebut.
“Praktik seperti ini bukan hanya melawan hukum, tetapi juga memperlihatkan adanya budaya kolusi antara aparat desa dan perusahaan dalam proyek strategis nasional. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Joel.
Dalam laporan itu, KCBI juga mendesak agar pihak BBWS Citarum sebagai pemilik proyek dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan turut diperiksa karena pencairan dana dilakukan melalui jalur resmi. Transparansi dan pertanggungjawaban publik dinilai mutlak agar kepercayaan masyarakat terhadap proyek nasional tetap terjaga.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Desa Kutamekar maupun pihak PT Global Hotel Development.
KCBI berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendorong semua pihak, termasuk media, untuk ikut serta mengawasi proses penegakan hukum. Skandal ini menjadi bukti bahwa proyek nasional harus diawasi ketat, agar tidak dijadikan ladang bancakan oleh segelintir elit di daerah.
(red)
Leave a Reply