Jakarta — Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 kembali menjadi sorotan tajam, terutama ketika Gerakan Anti Narkotika Indonesia (GANISA) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang inklusif, aman, dan bebas dari ancaman narkotika. Dengan mengusung tema global “Fostering disability-inclusive societies for advancing social progress”, momentum ini tidak hanya dirayakan sebagai seremonial tahunan, tetapi dijadikan ruang untuk mengungkap berbagai persoalan mendasar yang selama ini masih luput dari perhatian publik.
Di balik semangat inklusifitas yang digaungkan pemerintah, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja. GANISA dan BNN menilai bahwa ketidaksetaraan tersebut bukan hanya masalah sosial, tetapi juga membuka kerentanan baru, termasuk potensi eksploitasi dan penyalahgunaan narkotika di kelompok rentan.
Melalui kegiatan bersama yang digelar tahun ini, kedua lembaga menyampaikan pesan kuat bahwa perlindungan bagi penyandang disabilitas harus dibangun secara menyeluruh—mulai dari pemenuhan hak dasar, peningkatan layanan rehabilitasi ramah disabilitas, hingga penyediaan program pemberdayaan yang berkelanjutan. GANISA menegaskan bahwa pendekatan War on Drugs for Humanity harus memasukkan perspektif inklusi, agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek kampanye, tetapi turut diberdayakan sebagai subjek dalam perjuangan kemanusiaan.
“Ini bukan hanya peringatan. Ini alarm bagi seluruh pemangku kebijakan,” tegas Biro Humas dan Protokol BNN. Mereka menyoroti masih terbatasnya fasilitas publik yang layak, minimnya literasi anti-narkotika bagi komunitas disabilitas, serta belum optimalnya program rehabilitasi berbasis kebutuhan khusus.
GANISA Pejuang Kemanusiaan, melalui Dewan Pimpinan Pusat, menambahkan bahwa komitmen terhadap inklusi hanya akan bermakna jika diikuti tindakan nyata. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan inklusi pemerintah, termasuk percepatan adaptasi layanan sehingga penyandang disabilitas dapat merasakan perlindungan dan kesempatan yang setara.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 akhirnya bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan moral untuk membangun negara yang benar-benar berpihak kepada semua warga — tanpa kecuali.
Leave a Reply