Terdapat 39 Paket Pekerjaan Tidak Sesuai Perintah Kerja pada Enam SKPD Pemkab Lahat
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Enam SKPD Tidak Sesuai Surat Perintah Kerja Pemerintah Kabupaten Lahat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2024 sebesar Rp19.787.779.819,50, dan telah direalisasikan sebesar Rp13.596.049.881,00 atau 68,71% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada enam SKPD menunjukkan bahwa pelaksanaan 39 paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.379.447.116,00 tidak sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp563.033.433,00, dengan uraian sebagai berikut.
a. Spesifikasi personel konsultan yang bekerja tidak sesuai KAK Hasil pemeriksaan dan wawancara dengan personel konsultan menunjukkan sebanyak enam personel konsultan yang bekerja untuk lima paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tidak memiliki spesifikasi sesuai KAK, dengan rincian disajikan pada tabel berikut.
Atas permasalahan tersebut, personel konsultan yang bersangkutan menerangkan bahwa ijazah yang dimiliki tidak sesuai kualifikasi teknis dan pengalaman dalam bidang tertentu yang harus dipenuhi. Sementara itu, Kerangka Acuan Kerja (KAK) mensyaratkan bahwa latar belakang pendidikan untuk posisi Inspektor adalah personel berpendidikan S1 Teknik Arsitektur/S1 Teknik Sipil yang berasal dari perguruan tinggi negeri atau yang telah disamakan.
b. Penyedia jasa konsultansi tidak mempekerjakan personel yang tercantum dalam SPK dan mempekerjakan personel yang beririsan waktu pelaksanaan pekerjaanHasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak, dokumen invoice/tagihan pembayaran, dan daftar hadir personel menunjukkan bahwa personel yang tercantum dalam 39 SPK, di antaranya 41 personel tidak terlibat dalam pekerjaan dan 10 personel beririsan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan total biaya personel sebesar Rp563.033.433,00, rincian disajikan pada tabel berikut.
Ali Sopyan.
Leave a Reply