Ogan Ilir Rajawali Sriwijaya — Pimpinan Umum Media Rajawali News, Ali Sopyan, angkat bicara terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran ABD/APE N di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban, ditemukan indikasi ketidaktepatan penganggaran pada pos belanja di puluhan SKPD yang berpotensi menyalahi ketentuan.
Ali Sopyan menjelaskan, beberapa kegiatan seperti pemeliharaan yang menambah umur Aset Tetap dan pengadaan Aset Tetap justru dianggarkan pada pos Belanja Barang dan Jasa, padahal seharusnya dialokasikan melalui Belanja Modal. Total anggaran untuk pos yang tidak sesuai ini mencapai puluhan miliar rupiah.
Tercatat, 12 SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Bappeda, BPBD, dan lainnya, merealisasikan kegiatan pemeliharaan yang menambah umur aset tetap sebesar Rp41,01 miliar dari total anggaran Rp41,54 miliar. Selain itu, pengadaan Aset Tetap pada tujuh SKPD juga direalisasikan melalui Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3,39 miliar.
Tak hanya itu, ditemukan pula kegiatan yang tidak menambah nilai aset dan pengadaan barang pakai habis dianggarkan pada Belanja Modal dengan nilai realisasi mencapai Rp20,7 miliar. Pengadaan Jasa Konsultansi yang berkaitan dengan perolehan Aset Tetap juga ditemukan salah pos dengan nilai Rp8,25 miliar pada 14 SKPD.
Sementara itu, kegiatan pengadaan barang untuk hibah pun tidak luput dari sorotan. Ada kegiatan pengadaan hibah yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp5,73 miliar dan pada Belanja Barang dan Jasa mencapai Rp41,98 miliar, yang seharusnya dialokasikan melalui pos Belanja Hibah.
“Temuan ini menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran dan pengawasan internal. Jika hal ini terus terjadi, potensi kebocoran keuangan daerah semakin besar. Kami mendesak pihak berwenang segera melakukan penertiban dan penegakan hukum,” tegas Ali Sopyan.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan dugaan penyimpangan ini dan siap mengawal hingga tuntas demi terciptanya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(red )
Leave a Reply