Kabupaten Bekasi – Layanan administrasi di lingkungan DPRD Kabupaten Bekasi kembali menuai sorotan publik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) menilai pelayanan umum di DPRD Bekasi berjalan buruk dan bahkan terkesan mempersulit masyarakat.
Kejadian bermula ketika perwakilan LSM KCBI hendak menyerahkan surat resmi yang ditujukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Bekasi. Namun, oknum petugas pelayanan bernama Tiara justru mengalihkan surat tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), instansi yang jelas bukan kewenangannya dalam menerima surat terkait dewan.
Ketua LSM KCBI menilai tindakan tersebut bukan hanya mencederai etika pelayanan publik, melainkan juga berpotensi melanggar aturan administrasi yang seharusnya dijalankan secara profesional dan akuntabel. “Kami mendesak agar oknum pelayanan bernama Tiara segera diberi sanksi tegas. DPRD adalah lembaga terhormat, jangan sampai citranya rusak akibat ulah petugas yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi,” tegas perwakilan KCBI.
Insiden ini dinilai mencerminkan lemahnya standar pelayanan publik di DPRD Bekasi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menerima aspirasi masyarakat maupun organisasi. LSM KCBI berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan di sekretariat DPRD Bekasi.
( red)
Leave a Reply