JAKARTA — Koperasi Forum Kader Bela Negara yang mengantongi legalitas resmi melalui AHU Nomor 0004035.AH.01.38 Tahun 2025 menggelar acara selamatan pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Gedung Kementerian Pertahanan RI, lantai 8. Acara ini menjadi penanda awal kiprah koperasi yang mengusung semangat bela negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Koperasi tersebut dipimpin oleh M. Elpin Subagus sebagai Ketua, didampingi Rahmat Liwan selaku Sekretaris dan Ina Yatul Kubra sebagai Bendahara. Struktur pengawasan diisi figur militer senior, Mayjen TNI (Purn) Adi Sudaryanto, yang menjabat sebagai Ketua Pengawas.
Acara selamatan ini turut dihadiri sejumlah perwira tinggi TNI, di antaranya Brigjen TNI Budi Haryono, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, serta Brigjen TNI (Purn) Ari Sugiono. Kehadiran para jenderal aktif dan purnawirawan tersebut memunculkan perhatian publik, terutama terkait posisi strategis koperasi yang membawa nama “Bela Negara” dan dilaksanakan di lingkungan institusi negara.
Dalam pernyataannya, pengurus koperasi menegaskan bahwa Koperasi Konsumen Kader Bela Negara tidak hanya bergerak di sektor ekonomi semata, melainkan juga siap berperan aktif dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi, akses usaha, dan perlindungan konsumen.
“Koperasi ini akan menjadi wadah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari berbagai aspek bidang usaha, pertanian, perkebunan tetapi juga sektor produktif dan pemberdayaan,” ujar Ina Yatul Kubra, Bendahara Koperasi, kepada awak media.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai perlu adanya pengawasan ketat dan transparansi sejak awal, mengingat penggunaan istilah Bela Negara, keterlibatan tokoh-tokoh militer, serta lokasi kegiatan di Gedung Kemenhan berpotensi menimbulkan persepsi tumpang tindih antara ranah sipil, ekonomi, dan institusi negara.
Pengamat koperasi dan tata kelola publik menilai, komitmen koperasi ini akan diuji pada praktik nyata, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan usaha, keterbukaan keanggotaan, serta konsistensi membela kepentingan masyarakat kecil, bukan justru menjadi alat kepentingan segelintir elit.
Publik kini menanti langkah konkret Koperasi Konsumen Kader Bela Negara: apakah benar menjadi instrumen ekonomi kerakyatan yang progresif, atau sekadar simbol formal yang kuat secara seremonial namun lemah dalam implementasi.
(red)
Leave a Reply