PASAMAN BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) dibuat tercengang sekaligus geram saat melakukan singgah dan pemantauan di sekitaran Kantor Bupati Pasaman Barat.
Alih-alih menemukan kawasan pusat pemerintahan yang bersih, tertib, dan mencerminkan wibawa daerah, justru yang tampak adalah pemandangan memalukan: pekarangan kantor bupati kotor, dipenuhi sampah berserakan, tak terurus, dan jauh dari standar lingkungan perkantoran pemerintah.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan estetika, melainkan potret telanjang lemahnya tata kelola dan pengawasan di jantung pemerintahan daerah. Sampah plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga tampak mencemari area yang seharusnya menjadi etalase pelayanan publik dan simbol kepemimpinan daerah.
LSM KCBI menilai, fakta ini menunjukkan adanya pembiaran sistematis dan indikasi kuat ketidakpedulian aparat terkait terhadap kebersihan dan lingkungan.
Ironisnya, Kantor Bupati adalah pusat pengambilan kebijakan, tempat lahirnya berbagai aturan dan imbauan kepada masyarakat soal disiplin, kebersihan, dan ketertiban umum. Namun realitas di lapangan justru bertolak belakang.
“Jika halaman kantor bupati saja dibiarkan kumuh dan kotor, lalu bagaimana mungkin pemerintah daerah berharap masyarakat patuh menjaga kebersihan lingkungan?” tegas Joel LSM KCBI.
Menurutnya, kondisi ini mencederai rasa keadilan publik dan mempermalukan wajah pemerintahan Pasaman Barat di mata masyarakat maupun tamu dari luar daerah.
Lebih jauh, LSM KCBI mempertanyakan peran dinas terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga satuan pengelola aset dan kebersihan.
Anggaran kebersihan yang setiap tahun digelontorkan patut dipertanyakan efektivitas dan realisasinya.
Jangan sampai persoalan sampah di halaman kantor bupati menjadi pintu masuk dugaan kelalaian struktural, bahkan potensi penyimpangan anggaran.
LSM KCBI mendesak Bupati Pasaman Barat untuk tidak tutup mata dan segera mengambil langkah tegas.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kebersihan kantor pemerintahan mutlak dilakukan, termasuk pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang lalai menjalankan tugas.
“Ini bukan masalah sepele. Ini soal wibawa, tanggung jawab, dan keteladanan. Jika pemerintah daerah gagal mengurus halaman kantornya sendiri, maka publik berhak meragukan keseriusan mereka dalam mengurus persoalan yang lebih besar,” pungkas Joel LSM KCBI.
Temuan ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa Pasaman Barat membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya pandai berpidato, tetapi juga mampu menunjukkan contoh nyata, dimulai dari hal paling mendasar: menjaga kebersihan di rumahnya sendiri, yakni Kantor Bupati Pasaman Barat.
(red)
Leave a Reply