JAKARTA –Gelombang tuntutan penuntasan kasus dugaan korupsi di Jawa Barat kembali memanas. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pada kamis (22/01/2026).
Aksi massa ini dipicu oleh mencuatnya dugaan aliran dana ilegal yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, terkait kasus suap ijon proyek.
Dugaan Aliran Dana Ijon Proyek
Koordinator Aksi, Muhamad Afif Amanullah, menyatakan bahwa keterlibatan Ono Surono bukan sekadar isu teknis, melainkan indikasi kuat adanya praktik gatekeeping dan jaringan patronase politik yang merusak sistem pemerintahan.
KPK dilaporkan tengah mendalami jumlah nominal uang yang diduga mengalir dari pihak swasta atau kontraktor di Bekasi kepada kantong pimpinan legislatif tersebut.
“Kami melihat ini sebagai sakaratul politik. Bagaimana mungkin uang dari kontraktor proyek di tingkat kabupaten diduga mengalir hingga ke wakil rakyat di tingkat provinsi? Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang mendambakan transparansi,” ujar Afif dalam keterangan tertulisnya di sela-sela aksi, Kamis(22/1/2026).
Meskipun Ono Surono dikabarkan telah menjalani pemeriksaan dan menjawab puluhan pertanyaan penyidik, pihak AMAKI menilai klarifikasi yang diberikan kepada publik selama ini masih sangat minim dan hanya bersifat upaya meredam isu (damage control).
Tuntutan Massa
Dalam aksi yang diikuti oleh puluhan peserta tersebut, AMAKI membawa tiga tuntutan utama kepada lembaga antirasuah:
Penetapan Tersangka
Mendesak KPK untuk segera meningkatkan status hukum Ono Surono menjadi tersangka jika bukti awal penerimaan aliran dana dari pihak swasta telah terpenuhi secara hukum.
Sanksi Etis Politik
Mendesak DPP PDI Perjuangan dan DPRD Jawa Barat untuk segera memberhentikan Ono Surono dari jabatan struktural maupun jabatan publik demi menjaga integritas institusi.
Audit Forensik
Mendesak KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap aliran dana proyek yang diduga beririsan dengan aktor-aktor legislatif di Jawa Barat.
“Jangan sampai kasus ini berhenti pada pemeriksaan saksi saja. Jika hukum tidak ditegaskan, rakyat hanya akan menonton drama elite politik yang berlindung di balik jabatan, sementara praktik korupsi terus berjalan,” tegas Afif menutup pernyataannya.
(Red)
Leave a Reply