Baru saja dilantik, sebanyak 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024-2029 tersandung skandal dugaan politik uang dalam pemilihan Ketua DPD RI.
Dalam laporan yang beredar, masing-masing anggota diduga menerima uang sebesar USD 13.000 atau setara dengan sekitar Rp 200 juta untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan Ketua DPD RI. Dugaan suap ini memicu kecaman dari berbagai pihak yang menilai praktik politik uang telah mencederai demokrasi dan mencoreng lembaga perwakilan daerah tersebut.
Sejumlah pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Transparansi dan integritas dalam pemilihan Ketua DPD RI dianggap sebagai aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
“Ini adalah skandal besar yang menunjukkan betapa kuatnya praktik transaksional dalam politik Indonesia. Jika benar terjadi, ini bukan hanya mencoreng DPD RI, tetapi juga sistem demokrasi kita secara keseluruhan,” ujar salah satu pengamat politik.
Publik pun semakin gencar menyerukan reformasi sistem politik serta mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi aslinya sebagai solusi untuk menghindari praktik kecurangan dalam pemerintahan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai skandal ini. Namun, desakan untuk penyelidikan lebih lanjut terus menguat. Apakah kasus ini akan berujung pada langkah hukum serius atau justru menguap seperti kasus-kasus sebelumnya? Semua mata kini tertuju pada langkah aparat hukum dan pihak terkait dalam menangani skandal ini.
Selamatkan Indonesia, tegakkan demokrasi, dan kembalikan UUD 1945 ke aslinya!
Leave a Reply